Kabupaten Indramayu (Newssidak.id, Jawa Barat) — Seorang ibu hamil warga Desa Drunten Wetan, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, diduga menjadi korban pungutan liar (pungli) oleh oknum yang mengaku dapat membantu proses pembuatan BPJS secara gratis.
Korban, Nadiya Fatahiya,yang sedang mengandung 5 bulan mengaku dimintai sejumlah uang oleh dua orang oknum bernama Rastipan dan Waram dengan dalih membantu pengurusan BPJS untuk persiapan persalinan.
Menurut penuturan Nadiya, awalnya ia diminta membayar Rp1.000.000 dengan alasan biaya operasional dan administrasi, namun setelah itu, oknum tersebut kembali meminta tambahan Rp800.000 dengan alasan melengkapi proses dari pusat.
“Benar, saya didatangi dan ditawari dibuatkan BPJS gratis. Awalnya diminta Rp1 juta, lalu diminta lagi Rp800 ribu, tapi saya menolak karena BPJS-nya belum jadi,” ungkap Nadiya, Sabtu (2/5/2026) saat dikonfirmasi di rumahnya oleh para wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Indramayu(FWI).
Tak hanya itu, Nadiya juga menyebutkan bahwa oknum tersebut kerap mendatangi rumah mertuanya hampir setiap hari untuk membujuk agar sisa uang yang diminta dapat segera dibayarkan.
Pihak Puskesmas Drunten Wetan membantah adanya pungutan biaya dalam pengurusan BPJS, khususnya bagi ibu hamil. Kepala Puskesmas melalui Ketua Tata Usaha, Suroto, menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran BPJS di fasilitas kesehatan dilakukan secara gratis.
“Kami melayani pendaftaran BPJS ini gratis bagi masyarakat, apalagi ibu hamil. Cukup datang ke puskesmas membawa KTP dan KK, langsung kami bantu proses,” jelas Suroto.
Sementara itu, Ketua FWI, Badruzzaman, mengecam keras tindakan oknum yang diduga melakukan pungli tersebut. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan jasa perantara atau pihak yang mengatasnamakan pengurusan BPJS.
“Praktik seperti ini sangat merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik pelayanan publik. Kami meminta aparat penegak hukum segera bertindak tegas,” pintanya dengan suara tegas.
Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap praktik penipuan berkedok layanan publik.
Diharapkan aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan pungli tersebut agar tidak menimbulkan korban lainnya.
