Kabupaten Indramayu (Newssidak.id, Jawa Barat)_DPRD Indramayu turun tangan menjadi penengah di tengah polemik penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Tambak Pantura yang terus memanas dalam sepekan terakhir.
Ketegangan memuncak saat warga petambak yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) menumpahkan tiga karung uang koin di Pendopo Indramayu pada Senin (6/4/2026).
Aksi itu ditujukan kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim, sebagai bentuk tanggung jawab atas kerusakan fasilitas alun-alun Indramayu dan Tugu 0 Kilometer saat demo ricuh pada Kamis (2/4/2026)lalu.
Merespon situasi tersebut, DPRD Indramayu langsung mengundang perwakilan KOMPI untuk audiensi pada hari yang sama. Ketua DPRD Indramayu, Nurhayati, mengatakan pihaknya berupaya memfasilitasi penyelesaian konflik agar tidak terus berlarut.
“Salah satu poin kesimpulannya adalah kami mencoba memfasilitasi KOMPI dan mendukung apa yang mereka inginkan, mudah-mudahan ada solusi,” kata Nurhayati.
Ia menegaskan, DPRD mendukung program pemerintah pusat, namun pelaksanaannya tidak boleh merugikan masyarakat. Menurutnya, revitalisasi tambak seharusnya hanya dilakukan pada lahan yang tidak produktif, bukan pada tambak yang masih menjadi sumber penghidupan warga.
“Kalau bisa, PSN lanjut tidak apa-apa, tapi harus cari tempat yang tidak produktif,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD berencana mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta untuk menyampaikan langsung aspirasi para petambak.
“Kami akan datangi langsung KKP,” ujar Nurhayati.
Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Imron Rosadi, menambahkan pihaknya telah mencatat berbagai aspirasi yang disampaikan KOMPI dalam audiensi tersebut.
Mulai dari penolakan terhadap PSN, permintaan agar proyek tidak menyasar tambak produktif, hingga usulan pola kemitraan agar petambak tetap dilibatkan.
Ia menegaskan, DPRD ingin memastikan kekhawatiran petambak terkait potensi kehilangan mata pencaharian jangan sampai terjadi.
Rencananya, delegasi DPRD Indramayu akan bertolak ke kantor KKP pada Senin (13/4/2026) mendatang. DPRD juga membuka peluang bagi perwakilan KOMPI untuk ikut serta dalam pertemuan tersebut.
