JAKARTA (Newssidak.id) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti resmi menetapkan Keputusan Menteri Nomor 14 Tahun 2026 guna mengatur fleksibilitas jumlah murid dan rombongan belajar (rombel) di sekolah. Langkah ini diambil pada 5 Februari 2026 sebagai solusi bagi satuan pendidikan yang menghadapi kendala geografis, demografis, maupun keterbatasan sarana prasarana, agar tetap dapat memberikan layanan pendidikan yang adil dan bermutu. Melalui mekanisme verifikasi dan validasi yang ketat, pemerintah pusat berupaya memastikan bahwa setiap sekolah yang melebihi kapasitas normal tetap memenuhi standar nasional pendidikan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kenyamanan murid.
Menjaga Mutu di Tengah Tantangan Akses Pendidikan
Kebijakan ini lahir sebagai tindak lanjut dari Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan. Dalam dokumen tersebut, ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas memerlukan pengelolaan yang terencana dan terukur. Namun, realita di lapangan seringkali menunjukkan adanya kesenjangan ketersediaan akses dan perbedaan kapasitas sarana antarwilayah.
“Penetapan jumlah murid per rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar setiap satuan pendidikan pada dasarnya mengacu pada ketentuan umum… namun, terdapat satuan pendidikan yang memiliki kebutuhan, karakteristik, dan tantangan yang berbeda, sehingga dapat dikecualikan dari kondisi normal,” sebagaimana tertuang dalam latar belakang peraturan tersebut.
Guna menjaga agar fleksibilitas ini tidak disalahgunakan, pemerintah mewajibkan proses verifikasi dan validasi yang melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian di bidang penjaminan mutu pendidikan serta Dinas Pendidikan setempat.
Standar Kondisi Normal sebagai Acuan Utama
Sebelum masuk ke wilayah pengecualian, regulasi ini mempertegas batasan jumlah maksimal murid per rombel dalam kondisi normal untuk menjamin efektivitas pembelajaran. Berikut adalah rincian standarnya:
- Jumlah Maksimal Murid per Rombongan Belajar (Rombel)
- PAUD (Usia 0-2 tahun): Maksimal 10 murid per rombel.
- PAUD (Usia 2-4 tahun): Maksimal 12 murid per rombel.
- PAUD (Usia 4-6 tahun): Maksimal 15 murid per rombel.
- SD (Sekolah Dasar): Maksimal 28 murid per rombel.
- SMP (Sekolah Menengah Pertama): Maksimal 32 murid per rombel.
- SMA/SMK: Maksimal 36 murid per rombel.
- SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa): Maksimal 5 murid per rombel.
- SMPLB dan SMALB: Maksimal 8 murid per rombel.
- Program Paket A: Maksimal 20 murid per rombel.
- Program Paket B: Maksimal 25 murid per rombel.
- Program Paket C: Maksimal 30 murid per rombel.
- Standar Luas Ruang Kelas Minimal
- SD, SMP, SMA, SMK, dan Paket A/B/C: Minimal 2 meter persegi per murid.
- PAUD dan Sekolah Luar Biasa (SLB): Minimal 3 meter persegi per murid.
- Jumlah Maksimal Rombongan Belajar (Rombel) per Satuan Pendidikan
- PAUD: Maksimal 16 rombel.
- SD: Maksimal 24 rombel.
- SDLB: Maksimal 30 rombel.
- SMP/SMPLB: Maksimal 33 rombel.
- SMA/SMALB: Maksimal 36 rombel.
- SMK: Maksimal 72 rombel.
- Program Pendidikan Kesetaraan: Maksimal 36 rombel.
Penetapan ini tidak hanya berdasarkan angka, tetapi harus mempertimbangkan ketersediaan pendidik sesuai kurikulum dan kapasitas anggaran operasional sekolah.
Kriteria Kondisi Pengecualian
Kondisi pengecualian diartikan sebagai keadaan objektif dan sementara yang memungkinkan sekolah melebihi ketentuan maksimal. Pengecualian ini hanya berlaku jika:
- Keterbatasan Akses: Wilayah dengan jumlah satuan pendidikan (negeri/swasta) yang sangat terbatas atau terdampak bencana, sehingga jarak tempuh ke sekolah lain terlalu jauh.
- Keterbatasan Sumber Daya: Sekolah memiliki jumlah pendidik atau ruang kelas yang terbatas untuk melayani seluruh anak usia sekolah di wilayahnya.
Dokumen ini memberikan ilustrasi menarik: sebuah SD di desa terpencil yang hanya memiliki satu ruang kelas dan satu guru untuk kelas 1 dapat menerima 31 murid (melebihi batas 28) agar anak-anak tidak putus sekolah. Sebaliknya, sekolah favorit di kota besar yang sengaja menambah murid demi “aspirasi orang tua” atau titipan pejabat, secara tegas tidak memenuhi syarat pengecualian jika daya tampung wilayah secara total masih mencukupi.
Alur Verifikasi dan Validasi yang Akuntabel
Proses verifikasi dan validasi dilakukan secara berjenjang untuk memastikan transparansi data. Mekanismenya dibagi menjadi dua fokus utama: penetapan jumlah murid dan penetapan jumlah rombel.
- Mekanisme Penetapan Jumlah Murid per Rombel
Dinas Pendidikan mengusulkan daftar sekolah kepada UPT Kementerian. Syaratnya, usulan harus dilengkapi dengan data proyeksi anak usia sekolah, ketersediaan daya tampung wilayah, serta analisis kondisi sarana prasarana. UPT kemudian melakukan verifikasi dan validasi terhadap data di Dapodik untuk memastikan kesesuaian jumlah murid, ketersediaan guru, dan status akreditasi.
- Mekanisme Penetapan Jumlah Rombongan Belajar
Satuan pendidikan mengusulkan penambahan rombel kepada Dinas Pendidikan dengan prinsip “satu rombel satu ruang kelas”. Dinas Pendidikan melakukan seleksi awal berdasarkan kebutuhan wilayah sebelum meneruskan usulan yang lolos seleksi ke UPT Kementerian untuk proses verifikasi dan validasi akhir.
Penting untuk dicatat bahwa penambahan rombel tidak diperbolehkan melalui alih fungsi ruang lain seperti perpustakaan atau laboratorium, maupun penggunaan sistem kelas dua sesi (pagi-siang).
Sifat Sementara dan Jangka Waktu Pemenuhan
Menteri Abdul Mu’ti menegaskan dalam juknis ini bahwa kondisi pengecualian bersifat transisi. “Satuan pendidikan dengan kondisi pengecualian harus melakukan pemenuhan ketentuan jumlah murid per Rombel sesuai kondisi normal paling lambat 2 (dua) tahun,” bunyi poin ketetapan dalam lampiran tersebut.
Keputusan Menteri ini juga secara otomatis mencabut Keputusan Kepala BSKAP Nomor 071/H/M/2024 yang sebelumnya mengatur hal serupa. Dengan aturan baru ini, pemerintah berharap perencanaan pendidikan di daerah menjadi lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.
Kesimpulan dan Harapan
Implementasi verifikasi dan validasi yang berbasis pada data riil di lapangan diharapkan dapat meminimalkan risiko penurunan kualitas pendidikan akibat kelebihan kapasitas. Fokus utama pemerintah tetap pada keselamatan dan kenyamanan murid serta capaian mutu pembelajaran yang merata di seluruh pelosok Indonesia.
