Polres Indramayu Amankan Terduga TPPO Berkedok Kerja di Korea Selatan

oleh -36 Dilihat
oleh

Kabupaten Indramayu (Newssidak.id, Jawa Barat) – Satreskrim Polres Indramayu Polda Jawa Barat mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan pekerja migran ke Korea Selatan. Dua perempuan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Kasus ini terungkap setelah seorang warga Indramayu dijanjikan pekerjaan dengan gaji Rp25 juta per bulan. Korban telah mengeluarkan uang Rp55 juta, tetapi gagal bekerja dan dipulangkan dari Korea Selatan karena persoalan dokumen.

Pengungkapan perkara tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Wakapolres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin, didampingi Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar, Kasi Humas AKP Tarno, serta Kanit PPA Ipda Ragil Zaini Firdaus.

Kapolres Indramayu AKBP Prianggo PM melalui Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar, menjelaskan kedua tersangka masing-masing berinisial S (58), warga Kecamatan Lohbener, dan SN (37), warga Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu.

Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan seorang korban berusia 48 tahun, warga Kecamatan Arahan, yang merasa dirugikan setelah mengikuti proses penempatan kerja ke luar negeri.

Peristiwa bermula pada Agustus 2026 ketika korban mencari pekerjaan di luar negeri. Melalui seorang kenalannya, korban kemudian dipertemukan dengan tersangka S yang menawarkan pekerjaan di Korea Selatan.

Tersangka menjanjikan pekerjaan sebagai buruh pabrik, pekerja perkebunan, maupun housekeeping, dengan gaji Rp25 juta per bulan dan kontrak selama enam bulan yang dapat diperpanjang.

Korban juga dijanjikan proses keberangkatan resmi dan cepat, dengan biaya penempatan sebesar Rp55 juta.

Tergiur tawaran tersebut, korban akhirnya bersedia mengikuti proses perekrutan. Pada 29 Agustus 2026, korban dipertemukan dengan tersangka SN yang disebut berperan sebagai pihak agensi.

Korban kemudian menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan dan membayar biaya Rp55 juta secara bertahap melalui tersangka S untuk diteruskan kepada SN.

Selanjutnya, korban menjalani pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, wawancara, hingga pengurusan visa, namun selama proses tersebut, korban tidak mendapatkan pelatihan bahasa maupun keterampilan kerja.

Pada 23 September 2026, korban dijemput tersangka SN dan dibawa ke Jakarta. Sehari kemudian, korban diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta menuju Korea Selatan dengan transit di Singapura.

Korban tiba di Bandara Jeju pada 25 September 2026, namun setibanya di sana, korban justru diamankan petugas imigrasi setempat karena dokumen yang dibawanya dinyatakan bermasalah.

Setelah menjalani pemeriksaan dan berada dalam pengawasan imigrasi selama sekitar tiga hari, korban dipulangkan ke Indonesia pada 28 September 2026 dengan biaya sendiri.

Menurut keterangan kepolisian, kedua tersangka belum memberikan pertanggungjawaban atas kegagalan keberangkatan kerja tersebut.

Dari hasil penyidikan, polisi menduga kedua tersangka menjalankan perekrutan untuk memperoleh keuntungan. Tersangka S disebut menerima keuntungan Rp5 juta, sedangkan SN sebesar Rp10 juta dari proses penempatan korban.

“Dalam pengungkapan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya paspor korban, kuitansi senilai Rp40 juta, rekening koran, empat lembar boarding pass, dua KTP tersangka, serta satu unit mobil Ford Titanium warna putih,” kata Kompol Tahir kepada awak media, Jumat (20/11/2026).

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2026.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ancaman hukuman untuk dugaan TPPO mencapai 15 tahun penjara dan atau denda maksimal Rp5 miliar. Sementara pelanggaran penempatan pekerja migran oleh perseorangan diancam pidana hingga 10 tahun penjara dan atau denda maksimal Rp2 miliar.

Selain memproses kedua tersangka, Polres Indramayu juga menyiapkan langkah pemulihan bagi korban melalui koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan pengajuan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selain penegakan hukum, Polres Indramayu juga melakukan pencegahan TPPO melalui sosialisasi kepada calon pekerja migran di sejumlah lembaga pelatihan dan perusahaan penempatan tenaga kerja.

Edukasi tersebut telah menyasar 176 peserta di lima lembaga, yakni LPK Bina Herra Bersama, LPK Dai Ninki Indonesia, PT CBM, LPK Hanaman Nihon, dan PT Keluarga Samudera Indonesia.

Kepolisian juga melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) berupa penegakan hukum di kawasan Stasiun Jatibarang.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diingatkan agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi tanpa memastikan legalitas perekrut, dokumen, dan prosedur penempatan.

Ditempat yang sama Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno kembali mengimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan Layanan Polisi 110 atau Lapor Pak Polisi – Siap Mas Indramayu melalui WhatsApp resmi di nomor 081999700110 apabila menemukan adanya tindak kriminalitas maupun gangguan kamtibmas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.