Kabupaten Indramayu (Newssidak.id, Jawa Barat)_ Dana Reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indramayu tahun 2026 tercatat naik hingga mencapai Rp1,5 miliar.
Ditahun 2025, dana untuk reses 50 anggota DPRD tercatat sekira Rp7,9 miliar, namun pada tahun 2026 ini meningkat hingga Rp9,4 miliar persisnya Rp 9.425.295.400. Padahal pemerintah pusat sedang menganjurkan efesiensi anggaran.
Dari hasil reses anggota dewan dan kunjungan langsung di lapangan pada konstituen di wilayah daerah pemilihan masing-masing tersebut, anggota dewan menampung keluhan masyarakat yang dikunjungi dan kemudian dicatat sebagai masukan POKIR (Pokok Pikiran) anggota DPRD Indramayu atau yang lazim dikenal sebutan proyek aspirasi dewan.
Sayangnya, niat tulus rakyat yang mengusulkan keluhan ke anggota dewan terkait aspirasinya itu, diduga terjadi penyimpangan yang bertentangan dengan hukum karena diduga kuat POKIR atau proyek aspirasi dewan diperjualbelikan ke kontraktor atau kerabat anggota legeslatif tersebut.
Salah satu sumber Intijayakoran.com, NR (53) Warga Indramayu, mengaku mendapat jatah pekerjaan proyek aspirasi dewan (POKIR) dengan cara membayar sekira 17 persen.
“Kita sudah DP untuk mendapat proyek aspirasi dewan sejak Maret 2026, kita diminta bayar DP Rp34 juta untuk proyek POKIR senilai Rp200 juta. Jadi kalau dihitung, sekira 17 persen,” ungkap sumber yang meminta namanya dirahasiakan, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum jika POKIR itu diperjualbelikan. Hampir mayoritas anggota dewan yang dapat proyek aspirasi dikomersialkan.
Ketua Warung Nusantara 88 (WN 88) Kabupaten Indramayu, Ahmad Nur Irsyad,mengaku prihatin atas munculnya dugaan jual beli proyek POKIR milik anggota dewan Indramayu.
“Saya juga mendengar ada kabar POKIR yang dijualbelikan. Ini sangat ironis dan menyedihkan. Niat tulus rakyat yang mengusulkan wilayahnya dibangun, namun disalahgunakan wakil rakyat (DPRD) dikomersialkan. Ini perlu diungkap publik dan diharap APH turun tangan,” jelas lelaki kritis yang akrab dipanggil Irsad.
Menurutnya, dana APBD tahun 2026 puluhan miliar untuk proyek aspirasi dewan dinilai menyimpang dan sudah mengarah pada tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Logikanya, jika proyek aspirasi dewan dijual, misal 15 persen, maka para pengusaha, kontraktor atau kerabatnya yang mengerjakan bisa dipastikan mengurangi volume pekerjaan, pengusahakan cari untung? Jadi berapa persen yang dikerjakan dilapangan? Ini jelas rakyat Indramayu yang dirugikan,” tegas Irsad.
Irsad bertekad akan mengumpulkan bukti-bukti dugaan KKN dengan modus jual beli POKIR, selanjutnya akan dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti di proses sesuai hukum yang berlaku.
Ketua Forum Peduli Indramayu, (FPI), Masdi menjelaskan, Reses adalah masa di mana anggota dewan (DPR atau DPRD) melakukan kegiatan di luar masa sidang, biasanya untuk kembali ke daerah pemilihannya (Dapil) guna bertemu langsung dengan masyarakat.
Tujuannya adalah untuk mendengarkan dan menampung aspirasi serta keluhan warga, yang kemudian akan diperjuangkan menjadi program pemerintah, salah satunya POKIR.
“Jika ini benar terjadi adanya dugaan jual beli proyek POKIR, ini sangat melukai hati rakyat khususnya masyarakat yang mendukungnya jadi anggota dewan. Niat tulus rakyat dibayar dengan pengkhianatan dan memperkaya diri sendiri. Ini sama saja memanfaatkan hasil Reses,” kritik Masdi.
Masdi juga menyoroti kenaikan angka dana Reses menjadi 9,4 miliar dari tahun sebelumnya Rp7,9 miliar dalam posisi adanya himbauan efesiensi anggaran, menyedihkan,” kata Masdi.
Menurutnya, besarnya dana Reses ini perlu didalami karena tidak sebanding dengan acara yang diadakan. Untuk apa saja anggaran itu digunakan, karena praktik dilapangan, Reses anggota dewan tersebut acaranya biasa-biasa saja hanya dihadiri puluhan masyarakat, bahkan ada yang digelar cukup di teras rumah pendukungnya dulu yang tidak membutuhkan biaya besar.
