Kabupaten Cirebon (Newssidak.id, Jawa Barat ) -Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 di SD Negeri 1 Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon senilai Rp1.321.802.682,- dari APBN 2026 kini jadi sorotan tajam warga.
20/11/2026
Di papan proyek, pekerjaan itu tertulis jelas rehabilitasi 7 ruang kelas, ruang administrasi, ruang perpustakaan, pembangunan 6 toilet beserta sanitasi, penataan lingkungan serta rehabilitasi ruang Kepsek.
Pelaksananya tercantum Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan waktu pelaksanaan 70 Hari Kalender, tapi di lapangan, warga justru bertanya benarkah ini swakelola ?
Warga menduga proyek tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga bahkan warga lokal sendiri tidak dilibatkan dalam pengerjaannya, bahkan, warga mengklaim tenaga kerja yang bekerja di lokasi diduga tidak ada satupun yang berasal dari warga setempat.
“Pekerja yang ada bukan warga sini, padahal program revitalisasi ini harusnya bisa memberdayakan warga lokal, bukan malah warga jadi penonton di kampung sendiri,” kata RY,salah satu warga Plumbon yang meminta namanya dirahasiakan, Jum’at(20/11/2026).
Padahal, lanjut RY, juknis revitalisasi jelas mengedepankan swakelola, transparansi dan pemberdayaan masyarakat setempat.
“Jika benar dikerjakan pihak ketiga, maka semangat program itu patut dipertanyakan,” tukasnya.
Lebih tajam lagi, beredar informasi di kalangan warga terkait adanya dugaan pemberian uang cipta kondisi dari pihak sekolah kepada salah satu warga Plumbon.
Dugaan itu disebut-sebut bertujuan untuk mengamankan proyek dari sorotan lembaga dan wartawan yang datang mempertanyakan pelaksanaan proyek.
Jika dugaan tersebut benar, maka patut diduga ada pemborosan anggaran proyek yang seharusnya sepenuhnya digunakan untuk kualitas bangunan sekolah.
Hingga berita ini diturunkan, awak media ini masih berupaya meminta konfirmasi kepada Suharto,Kepala SD Negeri 1 Lurah, namun yang bersangkutan belum berhasil dimintai keterangan.
Warga berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera turun langsung ke lapangan melakukan monitoring dan audit untuk memastikan pelaksanaan program sesuai juknis dan tidak menyimpang.







