Kabupaten Indramayu (Newssidak.id, Jawa Barat)_Polemik larangan sejumlah wartawan meliput kegiatan pelantikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu di Pendopo Kabupaten Indramayu pada Jumat (13/11/2026) malam, terus menuai reaksi keras dari kalangan insan pers.
Ketua Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI), Chong Soneta, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, tindakan menghalangi kerja jurnalistik memiliki konsekuensi hukum yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Jangan anggap remeh persoalan ini. Wartawan bekerja dilindungi undang-undang, bukan berdasarkan kemurahan hati pejabat atau izin sepihak dari pihak tertentu. Tidak ada satu pun pejabat yang berhak bertindak sewenang-wenang terhadap kerja jurnalistik,” tegas Chong, Sabtu(14/11/2026).
Ia mengingatkan, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dan dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3), berupa pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
“Banyak kejadian serupa terjadi di berbagai daerah. Jangan sampai Indramayu menambah daftar panjang persoalan pembatasan kemerdekaan pers. Siapa pun pelakunya, jika terbukti memenuhi unsur pidana, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan berlindung di balik alasan perintah atasan, karena perintah tidak boleh dijadikan tameng untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum,” tambahnya.
Chong juga menegaskan bahwa FPWI mendesak Pemerintah Kabupaten Indramayu segera memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada insan pers.
“FPWI meminta Pemkab Indramayu tidak hanya diam atau menganggap persoalan ini selesai begitu saja. Kami menuntut penjelasan terbuka, siapa yang mengeluarkan instruksi pelarangan dan apa dasar hukumnya. Jika memang terjadi kekeliruan, sampaikan permintaan maaf secara terbuka. Kami juga serius mempertimbangkan pengaduan melalui jalur hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran. Ini bukan persoalan pribadi, tetapi menyangkut marwah pers dan hak masyarakat memperoleh informasi,” tukasnya.
Diskominfo memang memiliki kewenangan dalam publikasi pemerintah daerah, kata Chong,tetapi bukan berarti menjadi satu-satunya pihak yang berhak menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Pers bukan corong pemerintah dan bukan bawahan Diskominfo. Wartawan memiliki independensi untuk mencari fakta, melakukan konfirmasi dan memberitakan informasi secara objektif. Jangan sampai pemerintah hanya menginginkan pemberitaan satu pintu,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, publik masih menunggu klarifikasi resmi Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait dugaan instruksi pelarangan wartawan meliput kegiatan pelantikan tersebut.
