Kabupaten Indramayu (Newssidak.id, Jawa Barat)_ Audiensi antara Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) dengan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang digelar di Pendopo Kabupaten Indramayu pada Selasa (28/4/2026), berlangsung dinamis.
Forum dialog tersebut bahkan sempat memanas sebelum akhirnya mencair dan kembali fokus pada substansi pembahasan.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari undangan resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu tertanggal 24 April 2026. Sejumlah unsur pimpinan daerah turut hadir, diantaranya Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Kapolres Indramayu, Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Komandan Kodim 0616/Indramayu, pimpinan DPRD, Ketua Komisi II DPRD, serta jajaran pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu dan perwakilan KOMPI 15 orang.
Kehadiran berbagai unsur menunjukan adanya ruang formal yang diberikan pemerintah daerah kepada KOMPI sebagai representasi masyarakat pesisir untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Audiensi ini membahas Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak pantura yang direncanakan mencakup wilayah Pasekan, Cantigi, Losarang dan Kandanghaur.
Bupati Indramayu menegaskan komitmennya, untuk mencari solusi terbaik dengan mengedepankan prinsip win-win solution bagi seluruh pihak, khususnya masyarakat.
Lucky menyampaikan, audiensi ini menjadi pertemuan resmi pertama dengan masyarakat pesisir untuk mendengarkan secara langsung perkembangan dan aspirasi di lapangan agar pemerintah daerah dapat beradaptasi secara tepat.
Program PSN menjadi sorotan karena dinilai berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat pesisir di empat kecamatan tersebut. Menanggapi hal itu, Koordinator Umum KOMPI, Hatta, menegaskan bahwa dinamika yang terjadi dalam forum mencerminkan keseriusan masyarakat dalam memperjuangkan haknya.
“Namanya juga dialog, ada panas, ada dingin, tapi yang penting akhirnya mencair dan bisa kembali fokus ke substansi,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, KOMPI mendorong langkah konkret dari pemerintah daerah. Salah satu tuntutan utama adalah agar Bupati dan DPRD segera menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membuka ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Ini bukan sekadar audiensi, tapi pintu masuk agar persoalan ini dibawa ke tingkat pusat. Kami ingin ada RDP supaya solusi tidak sepihak,” tegas Hatta.
KOMPI menekankan bahwa masyarakat pesisir tidak menolak pembangunan, namun meminta agar kebijakan negara tidak mengorbankan ruang hidup yang telah mereka kelola selama puluhan tahun.
“Lahan itu sudah digarap lebih dari 40 tahun. Kalau diambil begitu saja, itu bukan hanya soal ekonomi, tapi soal keberlangsungan hidup masyarakat,” katanya.
Dalam jalannya dialog, Hatta mengaku sempat muncul ketegangan akibat pernyataan yang dinilai bernada intimidatif. Meski demikian, situasi tetap terkendali dan forum kembali kondusif.
“Memang sempat ada emosi, tapi kami tetap mengedepankan dialog. Tujuan kami jelas, mencari solusi, bukan konflik,” tambahnya.
Sebagai bentuk konsistensi perjuangan, KOMPI memastikan tetap akan menggelar aksi massa pada Kamis (30/4/2026). Aksi tersebut disebut sebagai tekanan moral sekaligus penegasan sikap masyarakat pesisir.
“Kami tetap turun aksi, tapi damai. Sudah kami siapkan korlap dan satgas untuk menjaga kondusivitas,” jelas Hatta.
Ia juga mengingatkan adanya potensi pihak luar yang mencoba memanfaatkan situasi untuk memicu kericuhan, sehingga meminta aparat keamanan turut mengantisipasi.
“Kami tidak ingin gerakan ini ditunggangi. Ini murni suara masyarakat pesisir,” tegasnya.
Diperkirakan sekira 10 ribu massa dari wilayah terdampak akan terlibat dalam aksi tersebut. Bagi KOMPI, audiensi ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan yang lebih luas agar kebijakan pembangunan tetap berpihak kepada masyrakat.
