Kabupaten Indramayu (Newssidak.id, Jawa Barat) _ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu berencana mengundang kelompok petambak yang menolak Proyek Revitalisasi Tambak Pantai Utara (Pantura) untuk berdialog.
Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung pada Senin (6/4/2026) di Pendopo Indramayu.
Bupati Indramayu Lucky Hakim, mengatakan, dialog ini diharapkan bisa memecah kebuntuan terkait penolakan proyek yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Besok kami akan menerima perwakilannya, sehingga jelas kita pemerintah tidak semena-mena dan apabila ada yang mau disampaikan bisa disampaikan langsung,” kata Lucky pada Minggu (5/4/2026).
Lucky mengajak masyarakat untuk mengedepankan tabayyun atau klarifikasi guna mencari solusi terbaik. Ia juga menegaskan agar warga menghindari isu provokatif yang dapat memperkeruh situasi.
Menurutnya, proyek revitalisasi tambak ini berdiri di atas tanah milik negara dan tidak hanya dilaksanakan di Indramayu, tetapi juga menyasar wilayah Bekasi, Karawang dan Subang.
Saat ini, progres proyek telah memasuki tahap pengukuran dan pematokan lahan untuk menentukan batas area tambak. Pemerintah, kata Lucky, sebelumnya juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat hingga tiga kali.
Pemkab Indramayu juga telah menyerap berbagai aspirasi warga, termasuk terkait tuntutan ganti rugi atau uang kerohiman. Namun, hal tersebut masih dalam tahap kajian agar tidak melanggar aturan hukum.
“Untuk kerohiman itu belum bisa ditentukan sampai saat ini karena kita juga belum tahu wilayah-wilayahnya, apa yang mau diganti. Sementara ada beberapa kelompok masyarakat yang menolak pematokan sebelum mendapat kejelasan, ini yang harus kita pertemukan dan harus kita cari solusinya,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB Haeru Rahayu, yang turut hadir di Indramayu membantah anggapan bahwa proyek ini akan merugikan petambak.
Ia menegaskan, pemerintah justru ingin meningkatkan produktivitas tambak melalui sistem budidaya yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
“Konsep kami adalah kita ingin menata budidaya yang ada sesuai budidaya yang baik dan benar, mulai dari ekosistemnya yang berkelanjutan, kemudian produksinya yang akan coba kita tingkatkan, kemudian secara perekonomian kita ingin maksimalkan,” jelasnya.
TB menambahkan, pihaknya terbuka terhadap berbagai masukan, termasuk kemungkinan skema kemitraan bagi para petambak.
Ke depan, KKP juga dijadwalkan menerima audiensi dari Komisi II DPRD Indramayu pada Rabu (8/4/2026) mendatang untuk membahas lebih lanjut terkait proyek tersebut.
